Pengertian Kedaulatan Rakyat, Fungsi, Macam-Macam dan Contoh dari Kedaulatan Rakyat

Berbicara mengenai kedaulatan rakyat maka kita tidak dapat terlepas dari permasalahan pemegang kekuasaan suatu negara. Ya, dalam sistem kedaulatan rakyat, seluruh keputusan yang menyangkut kepentingan negara berada di tangan rakyat yang diputuskan oleh perpanjangan tangan yang telah dipercayainya.

Pengertian Kedaulatan Rakyat, Fungsi, Macam-Macam dan Contoh dari Kedaulatan Rakyat

Dalam sistem kedaulatan rakyat, setiap rakyat berhak dan memiliki wewenang untuk memilih para wakil rakyat sekaligus memberhentikan wakil rakyat yang dianggap tidak kompeten atau pun bersifat memihak golongan – golongan tertentu saja. Dalam teori kedaulatan rakyat yang sebenarnya, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan bukan hanya objek kekuasaan yang dapat ditindas dan diperlakukan semena – mena oleh para petinggi – petinggi yang berkuasa.

Sayangnya, dalam praktik nyatanya, kedaulatan rakyat sering kali tidak ditegakkan dengan sungguh – sungguh. Rakyat kecil yang seharusnya menjadi agen penentu kesuksesan sebuah negara terpaksa harus kehilangan hak dan wewenangnya karena ulah beberapa pihak tertentu. Rendahnya pengetahuan rakyat mengenai teori dan pengaplikasian sistem kedaulatan rakyat beserta dengan keengganan untuk mempelajarinya merupakan penyebab utama kerdilnya hak dan wewenang rakyat.

Nah, untuk bisa lebih memahami teori dan pengaplikasian yang benar terhadap kedaulatan rakyat, berikut merupakan rangkuman singkat mengenai dasar teori dan pengertian kedaulatan rakyat yang diungkapkan oleh John Locke dan JJ. Rousseau :

Definisi dan Pengertian Kedaulatan Rakyat

John Locke
Menurut John Locke, setiap negara terbentuk berdasarkan perjanjian antar individu yang ada di dalamnya (yang disebut dengan pactum unionis). Selanjutnya, dari perjanjian atar individu tersebut lahirlah perjanjian antar rakyat dan pemerintah yang memimpin (yang disebut dengan pactum subjectionis). Oleh karena itu, sebuah negara pada dasarnya mutlak dilandasi oleh keputusan – keputusan individu yang ada di dalamnya yaitu rakyat.

Menurut Locke, untuk membatasi kekuasaan atau pun wewenang yang dimiliki oleh penguasa, maka sebuah negara perlu melakukan aktivitas pembagian kekuasaan menjadi beberapa bagian yaitu bagian legislatif, bagian eksekutif, dan bagian federatif.

Dan di dalam kedaulatan rakyat, rakyat memiliki tugas sekaligus wewenang sebagai penentu orang – orang yang duduk di pemerintahan sebagai wakil atau pun agen perpanjangan tangan rakyat yang terdiri dari bagian legislatif, eksekutif, dan federatif.

J.J Rousseau
Menurut J.J. Rouseau, negara terbentuk sebagai dampak berlangsungnya kontrak sosial dalam lapisan masyarakat. Di dalam kontrak sosial tersebut, setiap orang yang ada di dalam elemen masyarakat bebas membuat perjanjian untuk membangun sebuah negara yang berlandaskan atas cita – cita, keinginan, dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan rakyat harus mematuhi setiap kontrak sosial yang terjadi di lapisan masyarakat. Pemerintah yang dipilih oleh rakyat harus mau berlaku adil, berlaku jujur, dan berlaku amanah dalam menjalankan wewenang yang diembannya. Jika pemerintah tidak mampu menjalankan wewenangnya dengan baik, maka rakyat memiliki hak untuk mengambil kembali wewenang yang sebelumnya telah diberikan kepada pemerintah.

Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Penganut teori ini adalah John Locke, Montesquieu dan J.J Rousseau.

John Locke menyatakan bahwa terbentuknya negara didasarkan pada asas pactum unionis dan pactum subjectionis. Pactum unionis adalah perjanjian antarindividu untuk membentuk negara, sedangkan pactum subjectionis adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Perjanjian tersebut menentukan bahwa individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah. Mandat rakyat diberikan agar pemerintah mendapat kekuasaan dalam mengelola negara berdasarkan konstitusi yang ditetapkan dalam pactum subjectionis.

Pembagian kekuasaan

John Locke membagai kekuasaan menjadi tiga, yaitu

Kekuasaan legislatif: kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang.
Kekuasaan eksekutif: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
Kekuasaan federatif: kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian dengan negara lain dan membuat perjanjian dengan badan di luar negeri.

Menurut Wikipedia pengetian teorikedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu wilayah atau negara adalah berada ditangan rakyat. Di dalam suatu negara memiliki tiga lembaga yang fungsinya mengatur kegiatan pemerintahan. Ketiganya tersebut adalah sebagi berikut:

Lembaga legislatif

Lembaga legislatif berperan dalam pembuatan undang undang. Contoh dari legislatif adalah DPD, DPR, dan MPR

Lembaga eksekutif

Lembaga ini berperan dalam pelaksanaan undang undang. Contoh dari lembaga legislatif adalah wakil presiden dan presiden.

Lembaga yudikatif

Lembaga ini berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang yang dijalankan oleh lembaga eksekutif. Contoh dari lembaga ini adalah mahkamah konstitusi dan mahkamah agung.

Macam-macam Kedaulatan

1. Kedaulatan Tuhan

Kedaulatan Tuhan ialah suatu kedaulatan yang berasal dari Tuhan yang diberikan kepada suatu raja atau penguasa. Karena suatu kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan (titisan dewa). Semua peraturan yang dijalankan oleh suatu penguasa bersumber dari Tuhan, oleh karena itu rakyat harus memaatuhi dan tunduk kepada suatu perintah penguasa. Penganut paham ini ialah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Stahl. Teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di Negara Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika.

2. Kedaulatan Raja

Kedaulatan raja ialah suatu kedaulatan suatu negara yang terletak di tangan raja, karena seorang raja ialah penjelmaan kemauan Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar suatu negara kuat dan kokoh, seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tidak memiliki batasan sehingga rakyat harus re1a menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada seorang raja. Tokoh-tokoh yang memiliki paham kedaulatan raja ialah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan F. Hegel. Teori ini pernah diterapkan di Negara Perancis pada masa Raja Louis XIV. Pada zaman modern yang pada saat ini model kekuasaan ini telah ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, karena kedaulatan raja cenderung menciptakan sebuah kekuasaan yang tidak memiliki batas (absolut), dan semau-mau dan otoriter.

3. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara ialah suatu kekuasaan pemerintahan bersumber dari suatu kedaulatan negara. Oleh karena sumber kedaulatan dari negara, maka negara dianggap mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama suatu negara. Suatu Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh karena itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Pengikut teori kedaulatan negara yaitu George Jellinek dan Paul Laband. Teori kedaulatan ini pernah diterapkan di Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Negara Jerman pada masa Hitler, serta Negara Italia pada saat Mussolini berkuasa.

4. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan Hukum ialah suatu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan negara harus bersumber pada sebuah hukum, sedangkan hukum bersumber pada suatu rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi sebuah negara hukum, artinya semua tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut teori ini ialah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg. Dan biasa nya kedaulatan hukum ini diterapkan di sebagian besar negara di Eropa dan Amerika yang menerapkan teori kedaulatan hukum.

5 . Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan Rakyat ialah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Rakyat memberikan suatu kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan. dan sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru. Penganut teori ini ialah Solon, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau. Teori kedaulatan rakyat ini hampir semua diterapkan di seluruh dunia, namun suatu pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan suatu kebudayaan masing-masing negara.

Sifat-Sifat Kedaulatan

1. Sifat Kedaulatan Permanent (tetap)

Sifat kedaulatan yang satu ini memiliki sifat permanent yang berarti bahwa walaupun suatu negara mengadakan suatu reorganisasi di dalam strukturnya, kedaulatan tersebut tidak akan berubah. Pelaksanaannya mungkin saja berganti atau badan yang memegang suatu kedaulatan itu berganti, tetapi kedaulatan itu tetap.

2. Sifat Kedaulatan Absolut

Sifat kedaulatan absolut yang berarti bahwa dalam sebuah negara tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dari pada kedaulatan. Kedaulatan yang menentukan segala-galanya dalam sebuah negara.

3. Sifat kedaulatan Tidak Terbagi-bagi

Sifat kedaulatan tidak terbagi-bagi yang maksudnya bahwa suatu kedaulatan itu tidak boleh dibagi-bagi kepada beberapa badan tertentu. Karena dalam hal ini akan menimbulkan pluralisme yaitu keadaan masyarakat yang majemuk di dalam suatu kedaulatan.

4. Sifat Kedaulatan Tidak Terbatas

sifat kedaulatan tidak terbatas yaitu yang berarti meliputi setiap orang dan suatu golongan yang berada dalam sebuah negara tanpa ada kecualinya.

Contoh dari Kedaulatan Rakyat

menjadi negara yang berdaulat dan mempunyai kedaulatan rakyat memungkinkan banyak hal yang menjadi cerminan atau contoh kedaulatan rakyat dalam berbagai lingkup kehidupan di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh dari kedaulatan rakyat yang umum terlihat di Indonesia, mulai dari kehidupan di sekolah, masyarakat, serta kehidupan berbangsa dan bernegara, secara langsung:

Menaati tata tertib sekolah

Tata tertib di sekolah dibuat untuk semua warga sekolah. Oleh karena itu, sudah seharusnya siswa juga menaati tata tertib sekolah. Menaati tata tertib sekolah bisa disebut sebagai salah satu contoh dari kedaulatan rakyat dalam lingkungan sekolah karena tata tertib dianggap sebagai undang-undang atau kostitusi yang dibuat dari oleh dan untuk siswa. Tata tertib sekolah memang tidak sepenuhnya dibuat oleh siswa. Akan tetapi, siswa sedikit banyak mempengaruhi proses penyusunannya. Siswa juga mempunyai hak untuk mengusulkan perubahan atau penyesuaian pada tata tertib sekolah demi suasana belajar dan mengajar yang kondusif.

Menyusun regu piket siswa

Penyusunan regu piket di sekolah biasanya merupakan tanggung jawab pengurus dalam tiap – tiap kelas. Hal ini juga merupakan contoh dari kedaulatan rakyat yang ada di sekolah. Hal ini juga karena jadwal piket bisa dianggap sebagai wujud kebijakan yang dibuat oleh siswa dan dilaksanakan oleh siswa, untuk kepentingan bersama. Tanpa kedaulatan, siswa tidak akan diberi kepercayaan untuk menyusun regu piket. Menyikapi penyusunan regu piket tersebut, siswa juga harus bisa menerima dan melaksanakan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Mengikuti pemilihan ketua osis

Organisasi siswa intra sekolah atau OSIS sangat penting kedudukannya. Hal ini adalah karena OSIS dianggap sebagai miniatur dari kegiatan politik yang ada di sekolah dimana siswa diharapkan bisa berlatih dan mengambil pelajaran dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, sebagai sebuah organisasi, OSIS akan membutuhkan ketua. Dan ketua OSIS pada umumnya dipilih secara langsung oleh para siswa. Pemilihan keetua OSIS secara langsung oleh siswa ini mencerminkan contoh kedaulatan rakyat yang berlangsung di lingkungan sekolah. Setiap siswa memiliki suara atau hak untuk memilih ketua yang akan mempengaruhi kebijakan kesiswaan di sekolah tersebut.

Memilih ketua organisasi atau klub ekstrakurikuler di sekolah

Selain OSIS, sebuah sekolah biasanya juga mempunyai kegiatan kesiswaan ayng tergabung dalam organisasi – organisasi. organisasi tersebut juga bisa berbentuk klub atau kelompok ekstrakulikuler tempat siswa menyalurkan hobi atau preferensi mereka. Ketua dari organisasi kesiswaan itu akan dipilih oleh siswa- siswa anggota organisasi. hal tersebut memperlihatkan contoh dari kedaulatan rakyat dalam sebuah kelompok di sekolah dimana siswa mempunyai kedaulatan untuk memilih pemimpin yang mereka butuhkan untuk kemajuan organisasi mereka sekaligus peningkatan potensi diri.

Menyusun program – program pengembangan masyarakat

Seperti yang sudah kita ketahui, masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan mempunyai sebuah sistem dan nilai – nilai yang digunakan bersama. Dalam sebuah masyarakat juga biasanya ada program – program ayng disusun demi kemajuan masyarakat tersebut. Keikutsertaan anggota masyarakat dalam penyusunan program juga merupakan contoh dari kedaulatan rakyat yang menunjukkan bahwa semua anggota masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pemutusan kebijakan yang mempengaruhi orang banyak.

Menyusun dan menaati tata tertib yang ada di lingkungan

Dalam sebuah kelompok masyarakat, sudah barang pasti ada sebuah tata tertib atau peraturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis. Apapun bentuknya, sebagai anggota masyarakat yang taat, sudah seharusnya kita menaati peraturan yang berlaku. Hal itu adalah karena peraturan atau tata tertib dibuat demi kepentingan bersama.

Bergotong royong membangun masyarakat

Gotong royong adalah salah satu nilai luhur warisan nenek moyang bangsa kita. Gotong royong juga merupakan wujud dari penerapan asas kekeluargaan

Mengikuti pemilihan kepala daerah

Di Indonesia, pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati, bahkan kepala desa semuanya dilakukan secara langsung. Hal ini memungkinkan rakyat untuk secara langsung memilih pemimpin yang sesuai dengan visi misinya. Pemilu langsung ini juga merupakan contoh kedaulatan rakyat yang ada lingkungan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, dengan metode seperti ini, Indonesia membutuhkan konsekuensi yang lebih besar. Konsekuensi bagi mereka yang terpilih untuk terus menjalankan amanat sesuai yang dijanjikan. Dan bagi rakyat, mereka harus mau menerima siapapunyang terpilih dan tetap menjalankan kebijakannya.

Menjaga fasilitas umum bersama

Fsilitas umum adalah fasilitas bersama. Bukan hanya berarti fasilitas yang digunakan bersama, akan tetapi fasilitas milik bersama. Memiliki berarti kita semua juga wajib menjaga dan merawatnya. Hubungan menjaga fasilitas umum dengan contoh dari kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyat diberi kepercayaan untuk memiliki, merawat, dan menggunakan fasilitas umumtersebut dengan baik.

Menerapkan musyawarah untuk mufakat

Musyawarah mufakat adalah ciri-ciri demokrasi yang ada di Indonesia. Dengan ini kita berlatih untuk mengemukakan pendapat, menghargai kebebasan mengemukakan pendapat, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, dan menghormati serta melaksanakan setiap keputusan hasil musyawarah. Dengan musyawarah ini kita sadar bahwa setiap orang memiliki kedaulatan untuk bersuara, untuk ikut berpartisipasi.

Pelaksanaan pemilu

Indonesia memang sudah sejak lama melaksanakan pemilu. Akan tetapi pemilu langsung baru dilakukan sejak 2004. Pemilu langsung memungkinkan rakyat memilih langsung siapa presiden dan wakilnya. Untuk sebelumnya, rakyat hanya akan memilih partai politik. Dan calon presiden dan wakilnya akan diputuskan secara intern dalam partai. Perubahan prosedur pemilu ini memberikan ketegasan pada contoh kedulatan rakyat yang ada di Indonesia, bahwa rakyat Indonesia mempunyai kekuatan lebih untuk menentukan nasib pemerintahan.

Pembagian kekuasaan negara

Dalam negara dengan kedaulatan rakyat, tidak akan ada monopoli politik. Hal ini diwujudkan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan dalam negara. Seperti halnya di Indonesia, kekuasaan dibagi dalam Lembaga Kepresidenan dengan contoh kekuasan eksekutif ; MPR, DPR, dan DPD dalam lembaga legislatif; kekuasaan yudikatif dengan tugas lembaga yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif dengan tugas wewenang lembaga eksaminatif . Pembagian kekuasaan itu berguna untuk menjaga kinerja bersama sambil menmberikan supervisi pada tiap – tiap kekuasaan atau lembaga tinggi negara.

Kebebasan pers

Sejak era reformasi dimulai dan ditetapkannya fungsi pers, pers mempunyai kebebasan yang tidak dimiliki sebelumnya. Pers lebih bebas dalam membuat berita, bahkan mengkritik pemerintah. Publikasi yang dilakukan oleeh pers bebas dari campur tangan pemerintah. Bahkan pemerintah melindungi hak pers dalam konstitusi tertulis. Hal ini ditujukan agar pers bisa menjadi alat publikasi, sekaligus alat kontrol pada jalannya pemerintahan di Indonesia.

Ada banyak partai politik

Banyaknya partai politik di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan di Indonesia tidaklah absolut. Seperti yang dijelaskan dalam undang – undang pasal 28, bahwa rakyat Indonesia berhak untuk berserikat berkumpul untuk mengeluarkan pendapat. Hal itu menjadi dasar pemebentukan partai politik yang menjadi kendaraan politik bagi rakyat untuk mencapai tujuan sesuai dengan idealismenya. Pembentukan partai politik tersebut tentu saja atas dasar memperbaiki kehidupan bersama, bukan hanya demi kepentingan golongan saja. Banyaknya partai politik di Indonesia juga menunjukkan banyaknya aspirasi atau idealisme rakyat yang ditampung dalam sebuah wadah dan disimpan dengan baik oleh negara sebagai wujud dari contoh dari kedaulatan rakyat.

Pencarian yang paling banyak dicari