Pengertian Orde Baru, Sejarah, Tujuan, Kebijakan dan Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Berbicara mengenai orde baru, pasti kebanyakan pembaca langsung mengingat Presiden Soeharto. Ya, Presiden Soeharto merupakan orang yang mencetuskan sekaligus sebagai pemimpin tunggal masa orde baru di Indonesia.

Pengertian Orde Baru, Sejarah, Tujuan, Kebijakan dan Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Bagi orang – orang yang lahir di Tahun 60 – an hingga Tahun 80 – an, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah orde baru. Hal ini wajar saja mengingat mereka terlahir dan sempat merasakan masa orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Akan tetapi, bagi orang – orang yang lahir di Tahun 90 – an hingga saat ini pasti agak sedikit awam dengan istilah yang satu ini (kecuali bagi orang – orang yang mempelajari sejarah Indonesia). Lantas, apa sih sebenarnya masa orde baru itu?

Definisi dan Pengertian Orde Baru

Istilah orde baru pada dasarnya berasal dari dua kata bahasa Indonesia yaitu kata ‘orde’ yang artinya masa atau zaman, dan kata ‘baru’ yang artinya sesuatu yang belum ada sebelumnya. Nah, jika diartikan dari dasar frasa katanya, maka orde baru dapat diartikan sebagai masa atau pun zaman yang baru.

Menurut Wikipedia sendiri, pengertian orde baru merupakan sebutan untuk masa / zaman pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde baru merupakan sebuatan yang digunakan untuk menggantikan orde lama yang sebelumnya dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Sejarah Berjalannya Orde Baru di Indonesia

Masa orde baru berjalan slama kurang labih 32 tahun yaitu dari mulai Tahun 1966 hingga Tahun 1998. Awal mula berjalannya masa orde baru di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966, dan diakhiri dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada Tanggal 21 Mei 1998.

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

Peningkatan jumlah Gross Domestik Produk per Kapita Indonesia hingga mencapai lebih dari 1000%.
Sukses program keluarga berencana
Sukses program KB
Sukses pemberantasan buta huruf
Sukses swasembada pagan
Sukses program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA)
Sukses keamanan dalam negeri
Sukses peningkatan rasa nasionalisme
Sukses Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
Sukses Gerakan Wajib Belajar

Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

Maraknya KKN di pemerihtahan
Pembangunan Indonesia tidak merata
Munculnya pemberontakan dari beberapa daerah karena pembangunan yang tidak merata
Meningkatnya kesenjangan sosial antar masyarakat
Pelanggaran HAM terhadap masyarakat non pribumi
Kebebasan PERS yang terkekang / sangat terbatas
Meningkatnya sistem birokrasi negatif (sistem Asal Bapak Senang)
Sistem pengamanan misterius (sistem penembakan misterius)
Kekayaan negara dikuasai oleh pihak swasta
Menurunnya kualitas tentara Indonesia yang disebabkan oleh terlalu sibuknya tentara menangani urusan politik negara
dll

Tujuan Orde Baru

Akibat peristiwa Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) yang menggoyahkan keutuhan bangsa dan Pancasila, pemerintahan orde baru berhasil meletakkan kembali Pancasila dan UUD 1945 pada posisinya sebagai dasar pembentukan negara Republik Indonesia.

Secara lengkap, berikut tujuan umum pemerintahan orde baru:

Mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan orde lama.
Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara.
Melaksanakan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional, guna mempercepat proses pembangunan bangsa.

Kebijakan Pemerintah Orde Baru

Tujuan utama pemerintahan orde baru adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah meluncurkan berbagai macam kebijakan, yaitu:

Kebijakan Ekonomi

Membuat program yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Repelita dimulai pada tahun 1969 hingga 1994, dan berhasil meningkatkan ekonomi nasional. Salah satu keberhasilannya adalah swasembada beras yang dicapai pada tahun 1984.

Pemerintah melaksanakan program trilogi pembangunan demi pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan Politik

Kebijakan politik dalam negeri pertama adalah pembubaran PKI beserta organisasi-organisasi sayapnya, dan membersihkan DPR / MPR dari unsur-unsur PKI.

Pemilu pada masa orde baru pertama kali dilakukan pada tahun 1971. Pemerintah kemudian menyederhanakan partai politik (dari 10 menjadi 3), meresmikan peran militer dalam pemerintahan (dwifungsi ABRI), serta mewajibkan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) bagi masyarakat.

Irian Barat dan Timor Timur disahkan sebagai wilayah kekuasaan NKRI lewat perjanjian dan konfrontasi.

Pemerintah juga menggagas berdirinya ASEAN, setelah sebelumnya mengakui negara Singapura, memulihkan hubungan dengan Malaysia (bermusuhan pada masa orde lama), dan kembali menjadi anggota PBB pada tahun 1967 setelah keluar pada tahun 1965.

Kebijakan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti: Program Keluarga Berencana, Transmigrasi, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Orang Tua Asuh.

Perbedaan Orde Lama dan Orde Baru

Berikut ini adalah beberapa perbedaan masa orde lama dan masa orde baru yang diberikan dari segi kebijakan ekonomi, politik, stabilitas politik dan ekonomi negara, sumber daya manusia, serta kondisi dunia pada era tersebut:

Orde Lama

Kebijakan Ekonomi: tertutup dengan orientasi komunis atau sosialis.
Politik: Emosi nasionalisme masyarakat masih sangat tinggi karena negara baru saja merdeka. Mulai banyak proyek mercusuar yang bermunculan karena masyarakat memiliki keinginan untuk terlihat unggul di mata negara lain.
Stabilitas Politik dan Ekonomi: Tingkat inflasi sangat tinggi.
Sumber Daya Manusia: Kualitas SDM yang mumpuni masih terbatas karena baru berhasil keluar dari masa penjajahan.
Kondisi Dunia: Situasi dunia baru saja selesai melewati perang dunia ke 2.

Orde Baru

Kebijakan Ekonomi: Ekonomi terbuka dengan orientasi kapitalis.
Politik: Memiliki keinginan yang kuat untuk berubah dan memperbaiki permasalahan yang muncul pada masa orde lama dan berkeinginan untuk membangun ekonomi serta membuka ruang bagi para investor asing.
Stabilitas Politik dan Ekonomi: Inflasi berhasil ditekan. Pada tahun 1966 tingkat inflasi mencapai 500% dan berhasil ditekan menjadi 5-10% pada tahun 1970.
Sumber Daya Manusia: Semakin banyak SDM berkualitas karena meningkatnya prestasi masyarakat yang bersekolah.
Kondisi Dunia: Sedang dalam masa oil boom, berakhirnya perang dingin dan perang Vietnam memberikan dampak positif terhadap kondisi negara.

Ciri-Ciri Pemerintahan Orde Baru

Pemerintahan diktator dan otoriter, tetapi kondisi tetap aman, nyaman, dan terkendali.
Implementasi hak asasi manusia masih sangat terbatas dan masih marak terjadi pelanggaran HAM.
Indonesia kembali menjadi anggota PBB.
Pemilu hanya diikuti 3 partai yaitu PPP, Golkar, dan PDI. Pemilu diadakan 5 tahun sekali, tetapi tidak bersifat demokratis.
Terjadi pemerintahan dengan sistem sentralistik kekuasaan pada presiden, dimana seluruh proses politik ditopang dan diatur oleh presiden.
Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sedang berkembang pesat tetapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan.
Kebebasan pers sangat terbatas dan tindak korupsi terjadi dimana-mana.
Kebijakan publik tidak transparan, serta tidak adanya kebebasan untuk berpendapat, sehingga memberikan kesan ideologi tertutup.