Pengertian Reformasi, Tujuan dan Faktor Pendorong Reformasi Lengkap

Ketika mendengar istilah reformasi, hal pertama yang muncul di benak penulis adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada Tahun 1998. Ya, di Indonesia aktivitas reformasi pemerintahan di Tahun 1998 memang menghasilkan sejumlah kekacauan dan kerusuhan yang dampaknya masih terasa hingga saat ini.

Pengertian Reformasi, Tujuan dan Faktor Pendorong Reformasi Lengkap

Istilah reformasi tergolong agak jarang digunakan dalam aktivitas sehari – hari, sehingga kebanyakan orang awam tidak mengetahui apa itu arti kata reformasi. Padahal, sebagai penduduk sebuah negara yang pernah melakukan reformasi, kita sudah sewajarnya mengetahui arti kata reformasi.

Jika diartikan secara umum, reformasi merupakan perubahan yang dilakukan pada suatu sistem yang dianggap gagal atau pun tidak lagi bekerja dengan efektif, sebagai tindakan atau pun upaya melaksanakan perbaikan dalam suatu sistem tertentu. Aktivitas reformasi biasanya dilakukan di dalam bidang pemerintahan atau pun kepemimpinan organisasi tertentu.

Definisi dan Pengertian Reformasi

Istilah reformasi pada dasarnya berasal dari kata “formasi” yang artinya susunan atau pun tatanan, yang mendapat imbuhan “re” yang artinya pengulangan atau pun kembali. Jika diarikan dari dasar katanya, maka pengertian reformasi adalah penataan ulang atau pun penataan kembali berbagi macam hal (bergantung dengan objek aktivitas reformasi) yang dianggap tidak baik, menuju ke arah yang lebih baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, reformasi merupakan perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, dan agama) di suatu masyarakat atau pun negara.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Reformasi berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dl suatu masyarakat atau negara;

Reformasi ekonomi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan ekonomi dl suatu masyarakat atau negara.

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dl bidang hukum dl suatu masyarakat atau negara.

Reformasi politik adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dl bidang politik dl suatu masyarakat atau negara.

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Reformasi dapat mengacu kepada beberapa hal berikut:

Reformasi Protestan: Kata Reformasi sendiri pertama-tama muncul dari gerakan pembaruan di kalangan Gereja Kristen di Eropa Barat pada abad ke-16, yang dipimpin oleh Martin Luther, Ulrich Zwingli, Yohanes Calvin, dll.
Reformasi Katolik, kadang disebut "Kontra Reformasi", adalah periode pembaruan pada Gereja Katolik yang diawali dengan Konsili Trente sehubungan dengan struktur gerejani, tarekat religius, gerakan kerohanian, dan dimensi politis. Beberapa tokoh yang menonjol diantaranya: St. Pius V, St. Ignatius Loyola, St. Teresa dari Avila, St. Yohanes dari Salib, St. Fransiskus dari Sales.
Reformasi Indonesia: Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. (Sumber: Wikipedia dan berbagai sumber)

Definisi Reformasi dalam Berbagai Bidang

Bidang Ekonomi – Reformasi ekonomi merupakan perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki tatanan pengatur perekonomian di suatu kelompok masyarakat atau pun negara.

Bidang Politik – Reformasi politik merupakan perubahan secara drastis yang dilakukan dalam tatanan politik suatu negara untuk memperbaiki kebobrokan susunan politik yang ada di dalamnya.

Bidang Hukum – Reformasi hukum merupakan perubahan besar – besaran yang dilakukan pada bidang hukum yang dilaksanakan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum di suatu negara.

Reformasi Agama – Pengertian reformasi agama merupakan perubahan sistem ajaran atau pun pola – pola aktivitas beragama yang dirasa sudah tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Salah satu contoh reformasi agama adalah reformasi Protestan yang dilakukan oleh para pemimpin agama Protestan di Eropa Barat, dan reformasi Katolik yang dijalankan oleh para pemimpin agama Katolik yang ada di daerah Eropa.

Reformasi Pemerintahan – Reformasi pemerintahan merupakan reformasi besar – besaran yang dilakukan pada sistem pemerintahan sebuah negara. Reformasi pemerintahan biasanya mencakup reformasi ekonomi, reformasi hukum, dan reformasi politik yang sudah berlaku di pemerintahan yang sebelumnya. Salah satu contoh reformasi pemerintahan adalah reformasi Negara Republik Indonesia yang terjadi pada Tahun 1998.

Tujuan Reformasi

Melihat situasi politik dan kondisi ekonomi yang semakin tidak terkendali, rakyat Indonesia menjadi semakin kritis, bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru tidak berhasil menciptakan negara yang makmur, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atas kesadaran itu, rakyat secara bersama-sama dengan dipelopori oleh mahasiswa dan para cendekiawan mengadakan suatu gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Reformasi.

Tujuan gerakan reformasi secara umum adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, tujuan gerakan reformasi, antara lain:

Reformasi politik bertujuan tercapainya demokratisasi.
Reformasi ekonomi bertujuan meningkatkan tercapainya masyarakat.
Reformasi hukum bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Reformasi sosial bertujuan terwujudkan integrasi bangsa Indonesia.

Faktor Pendorong Reformasi

Faktor pendorong terjadinya reformasi di Indonesia terutama terletak pada bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial.

Faktor Poiltik
Faktor dalam bidang politik yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

Adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam kehidupan pemerintahan. Adanya rasa tidak percaya kepada pemerintah Orba yang penuh dengan nepotisme dan kronisme serta merajalelanya korupsi.
Kekuasaan Orba di bawah Soeharto otoriter tertutup.
Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mahasiswa menginginkan perubahan.

Faktor ekonomi
Faktor dalam bidang ekonomi yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia antara lain:

Adanya krisis mata uang rupiah.
Naiknya harga barang-barang kebutuhan masyarakat.
Sulitnya mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok.

Faktor Hukum
Faktor dalam bidang hukum yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga negara.

Faktor Sosial
Faktor dalam bidang sosial yang mendorong munculnya reformasi di Indonesia adalah adanya kerusuhan tanggal 13 dan 14 Mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat.

Agenda Reformasi
Pada dasarnya agenda reformasi yang dituntut oleh mahasiswa meliputi reformasl politik, ekonomi, dan hukum.

Agenda Reformasi Politik

Inti agenda reformasi politik adalah demokratisasi, mengembalikan dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Agenda reformasi politik yang dituntut mahasiswa antara lain:

1) Penghapusan lima paket undang-undang politik yang menimbulkan ketidakadilan, antara lain:

UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum.
UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR/MPR.
UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partal Politik dan Golongan Karya.
UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum.
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

2) Reformasi di bidang ideologi negara dan konstitusi.
3) Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD maksudnya agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat dengan langkah sebagai berikut:

Anggota DPR harus benar-benar dipilih dalam pemilu yang jurdil.
Perlu diadakan perubahan tata tertib DPR yang menghambat kinerja DPR.
Memperdayakan MPR.
Perlu pemisahan jabatan ketua MPR dengan DPR.

4) Reformasi lembaga kepresidenan dan kabinet meliputi hal-hal berikut:
a) Menghapus kewenangan khusus presiden yang berbentuk keputusan presiden dan instruksi presiden.

Membatasi penggUnaan hak prerogatif.
Menyusun kode etik kepresidenan.

5) Pembaharuan kehidupan politik yaitu memperdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai yang demokratis tanpa intervensi pemerintah.
6) Penyelenggaraan pemilu yang luber, jujur, dan adil
7) Birokrasi sipil mengarah pada terciptanya institusi birokrasi yang_netral dan profesional yang tidak memihak.
8) Militer dan dwifungsi ABRI mengarah kepada mengurangi peran sosial politik secara bertahap sampai akhirnya hilang sama sekali, sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi hankam.
9) Sistem pemerintah daerah dengan sasaran memperdayakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi.
10) Terjaminnya kebebasan berbicara serta mengeluarkan pendapat bagi rakyat termasuk kebebasan pers.

Agenda Reformasi Ekonomi

Ketidakadilan dalam bidang ekonomi menyebabkan tuntutan adanya reformasi ekonomi. Agenda reformasi ekonomi, antara lain:

Penyehatan ekonomi dan kesejahteraan pada bidang perbankan, perdagangan, dan koperasi serta pinjaman luar negeri untuk perbaikan ekonomi.
Penghapusan monopoli dan oligopoli dalam kegiatan ekonomi
Mencari solusi yang konstruktif dalam mengatasi utang luar negeri.
Penurunan harga-harga terutama harga sembilan pokok (sembako)
Menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah untuk mencegah terjadinya krisis moneter.

Agenda Reformasi Hukum

Adanya ketidakadilan dalam peradilan menimbulkan tuntutan reformasi hukum. Agenda reformasi hukum, antara lain:

Terciptanya keadilan hukum atas dasar hak asasi manusia (HAM).
Dibentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tuntutan reformasi.
Penegakan subpremasi hukum karena semua warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Pencarian yang paling banyak dicari