Lengkap - 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru

50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Hai Sahabat bospedia.com, pada kesempatan kali ini admin ingin berbagi soal lagi, kali ini admin menyiapkan 50 soal, Kemaren admin juga telah menyiapkan soal PKN. Namun soal yang admin bagikan kali ini untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA. Oiya Sebelum kita mengenal lebih jauh seperti apa manfaat/pentingnya pendidikan kewarga negaraan unntuk kita sebagai anak bangsa, kita harus memahami dulu apa pengertian pendidikan kewarga negaraan (PKN).

Pengertian pendidikankewarganegaraan (PKN)

Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata Civic yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Pelajaran Civics atau kewarganegaraan telah dikenal di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda dengan nama Burgerkunde.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar, dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru

Sementara itu,siswa/ mahasiswa sebagai anak bangsa Indonesia diharapkan dapat menjadi yang memahami pendidikan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karna Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Depdiknas (2006:49), adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD NRI 1945.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Djahiri (1994/1995:10)

Tujuan pendidikan kewarga negaraan Adalah sebagai berikut:

Mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki kemampuan pengetahuann dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.
Secara khusus. Tujuan PKn yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan menurut Sapriya (2001), tujuan pendidikan Kewarga negaraan adalah : Partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan mendukung berfungsinya system politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Tujuan umum pelajaran PKn ialah mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat dilukiskan dengan “warga negara yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis, dan Pancasila sejati” (Somantri, 2001:279).
Djahiri (1995:10) mengemukakan bahwa melalui Pendidikan Kewarganegaraan siswa diharapkan

Mampu Memahami dan menguasai secara nalar konsep dan norma Pancasila sebagai falsafah, dasar ideology dan pandangan hidup Negara kesatuan republic Indonesia (NKRI).
Memahami secara langsung apa itu konstitusi (UUD NKRI 1945) dan hukum yang berlaku dalam Negara RI.
Menghayati dan meyakini tatanan dalam moral yang termuat dalam butir diatas.
Mengamalkan dan membakukan hal-hal diatas sebagai sikap perilaku diri dan kehidupannya dengan penuh keyakinan dan nalar.

Secara umum, menurut Maftuh dan Sapriya (2005:30) bahwa, Tujuan negara mengembangkan Pendiddikan Kewarganegaraan agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (civics inteliegence) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (civics responsibility); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Setelah menelaah pemahaman dari tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, maka dapat saya simpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada penanaman

konsep Kenegaraan dan juga bersifat implementatif dalam kehidupan sehari - hari. Adapun harapan yang ingin dicapai setelah pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, maka akan didapatkan generasi yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.

FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Membantu siswa/mahasiswa sebagai generasi muda untuk memperoleh pemahaman cita-cita nasional /tujuan Negara.
Siswa/mahasiswa sebagai genersi baru Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan negara.
Dapat mengapresiasikan cita-cita nasional dan dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas.
4Wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945.

Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA

50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup
Jawaban: a

2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. eksekutif dan yudikatif
Jawaban: a

3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c

4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: b

5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a
6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri
Jawaban: d

7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN
Jawaban: b

8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM
Jawaban: d

9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara
Jawaban: e

10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
Jawaban: e

11. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga
Jawaban: c

12.Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono
Jawaban: b

13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: b

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara intergralistik
e. negara federal
Jawaban: a

15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik
d. negara serikat
e. negara sosialis
Jawaban: c

16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: a

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. memaksa
2. monopoli
3. mencakup semua
4. kesatuan
5. demokrasi
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5
Jawaban: a

18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. orang asing
Jawaban: a

19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. bukan warga negara
Jawaban: d

20. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut....
a. warga negara
b. bukan warga negara
c. rakyat
d. penduduk
e. bukan penduduk
Jawaban: a

21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
a. 24
b. 25A
c. 25B
d. 25C
e. 26
Jawaban: b

22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. lembah
e. pagar tembok
Jawaban: e

23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah....
a. sungai
b. pegunungan
c. danau
d. patok besi
e. lembah
Jawaban: d

24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah negara
e. wilayah teritorial
Jawaban: b

25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
Jawaban: a

26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. res communis
b. res nullius
c. res sanguinis
d. res soli
e. res teritorial
Jawaban: b

27. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984
Jawaban: c

28. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut....
a. batas laut teritorial
b. batas zona bersebelahan
c. zona ekonomi ekslusif
d. batas landas benua
e. batas regional kelautan
Jawaban: c

29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
e. wilayah negara
Jawaban: d

30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah....
a. Schacter
b. Cooper
c. Hugo de Groot
d. John Sheldon
e. Fauchille
Jawaban: a

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Luar Negeri
6. kementerian Kehutanan
7. kementerian Pertahanan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 5 dan 7
e. 6 dan 7
Jawaban: d

32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat
Jawaban: d

33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999
d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. eksaminatif
Jawaban: a

35. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
a. konstitutif
b. eksekutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. moneter
Jawaban: e

36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

38. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. teori keamanan
b. teori pengawan cooper
c. teori udara bebas
d. teori lepas landas
e. teori udara
Jawaban: e

39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini
Jawaban: e

40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut....
a. naturalisasi
b. deportasi
c. imigrasi
d. imigrasi
e. transmigrasi
e. sosialisasi
Jawaban: a

41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!
Jawaban: menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Prancis mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul L’esprit des Lois pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke. Menurut Montesquieu tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga bagian, yaitu:
a. Kekuasaan legislatif (membuat undang-undang)
b. Kekuasaan eksekutif (melaksanakan undang-undang)
c. Kekuasaan yudikatif (mengadii jika terjadi pelanggaran atas undang-undang)

42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!
Jawaban:
- Kekuasaan legislatif adalah membuat undang-undang
- Kekuasaaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang
- Kekuasaaan yudikatif adalah mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang

43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!
Jawaban:
a. kekuasaan konstitutif
b. kekuasaan eksekutif
c. kekuasaan legislatif
d. kekuasaan yudikatif
e. kekuasaan eksaminatif
f. kekuasaan moneter

44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian!
Jawaban:
a. Badan Intelijen Negara (BIN)
b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
c. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
d. Badan Urusan Logistik (BULOG)
e. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
f. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

45. Jelaskan menurut pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!
Jawaban: Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai-nilai atau norma untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama segala perundang-undangan termasuk proses reformasi segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara.

46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: pengertian negara menurut Miriam Budiardjo adalah organisasi kekuasaan atau integrasi kekuasaan politik, ia terorganisasi pokok kekuasaan politik.

47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!
Jawaban: Menurut Miriam Budiardjo (1984), sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut.
a. sifat memaksa
b. sifat monopoli
c. sifat mencakup semua (all-embracing)

48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!
Jawaban: penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal menetap (berdomisili) di suatu wilayah tertentu. Sedangkan bukan penduduk, mereka berada atau tinggal di wilayah suatu negara untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud bertempat tinggal menetap.

49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan!
a. Res nullius, yaitu konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Tokohnya ialah John Sheldon (1584-1654) dari Inggris
b. Res communis, yaitu konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini telah dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) dari Belanda tahun 1608 dalam buku Mare Liberum (Laut Bebas) karena konsepsi inilah Grotius dianggap sebagai Bapak Hukum Internasional.

50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama!
Jawaban:
Pasal 28E
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 50+ Contoh Soal UTS PKN Kelas 10 SMA/MA Semester Ganjil Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!