Materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Mapel PKn kelas 10 SMA/MA

Materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Mapel PKn kelas 10 SMA/MA - Hai adik adik semuanya, apa kabar? semoga dalam keadaan sehat sehat saja ya. Oiya jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk menjaga diri kita dari virus corona, oiya pada kesempatan yang baik ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai Materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Mata Pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan (PKn) untuk adik adik yang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA dan dilengkapi dengan soal latihan. Semoga bermanfaat ya.

Materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Mapel PKn kelas 10 SMA/MA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan dan memahami pengertian dan fungsi pemerintahan pusat, urusan pemerintahan pusat dan prinsip pembagian urusan pemerintahan pusat.

B. Uraian Materi

Pemerintahan negara sama dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggara negara menurut UUD NRI Tahun 1945 meliputi berbagai pemerintahan. Dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya eksekutif saja. Bila kita mengacu pada UUD NRI Tahun 1945 maka pemerintahan negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, dan KY. Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara), legislatif yaitu lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan (MPR, DPR, DPD dan DPRD) dan Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).

Gambar 3.4.3 Kabinet Indonesia Maju, Sumber: tribunnews.com

Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum (LAN, 2007)

Baca juga - Soal Ketentuan UUD NKRI tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya, memberikan pelayanan (service) langsung kepada masyarakat.
Fungsi pembangunan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan.
Fungsi pemerintahan umum berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulasi), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban. Fungsinya pengaturan (regulation function).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusan-urusan tersebut adalah sebagai berikut :

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Contohnya urusan agama dalam menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberi pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, polititk luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan lain sebagainya.
Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Contohnya pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kelautan dan perikanan, perdagangan dan lain sebagainya.
Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.

Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk :

a. Prinsip akuntabilitas

Adalah penanggung jawab penyelengaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan.

Baca juga - Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI

b. Prinsip efisiensi

Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

c. Prinsip eksternalitas

Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

d. Prinsip kepentingan strategis nasional

Adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut prinsip diatas maka kriteria pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah :

urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien bila dilakukan pemerintah pusat.
urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Baca juga - Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan hanya eskekutif saja. Pemerintahan negara Republik Indonesia mempunyai organ-organ atau badan-badan negara yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MA, MK, dan KY.
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengatur tentang urusan pemerintahan. Urusanurusan tersebut adalah urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah (urusan pemerintahan umum).
Ada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam pembagian urusan pemerintahan ini agar tidak terjadi pemerintahan yang buruk yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip efisiensi, prinsip eksternalitas dan prinsip kepentingan strategis nasional

D. Latihan Soal

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D atau E!

1. Lembaga yang melahirkan atau membuat peraturan perundang-undangan dan mengawasi jalannya pemerintahan adalah ....

A. eksekutif

B. legislatif

C. yudikatif

D. pemerintah Pusat

E. pemerintah Daerah

Baca juga - Soal Integrasi Nasional Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Kelas 10 SMA/MA

2. Penanggung jawab penyelengaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggara suatu urusan pemerintahan disebut dengan prinsip....

A. akuntabilitas

B. efisiensi

C. eksternalitas

D. kepentingan strategis nasional

E. kepentingan stategis internasional

3. Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan konkuren adalah ....

A. pendidikan

B. kesehatan

C. tenaga kerja

D. penentuan hari besar agama

E. pembinaan kerukunan antarsuku

4. Berikut ini UU yang mengatur tentang urusan pemerintah daerah adalah ....

A. UU No. 39 Tahun 1999

B. UU No. 18 Tahun 2003

C. UU No. 20 Tahun 2003

D. UU No. 12 Tahun 2006

E. UU No. 23 Tahun 2014

5. Berikut ini adalah lembaga-lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum adalah ....

A. Kabinet

B. Presiden dan wakil presiden

C. MPR, DPR dan DP

D. KPK dan BPK

E. MA, MK dan KY

Baca juga - Soal Ancaman Terhadap Negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Jawaban

1. B

2. A

3. E

4. D

5. E

Pembahasan soal:

1. Lembaga Eksekutif yaitu kekuasaan menjalankan pemerintahan Indonesia atau melaksanakan perundang-undangan (Presiden, wakil presiden dan menteri-menteri negara).

2. Prinsip akuntabilitas

3. Urusan pemerintahan konkuren diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum sebagaimana merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional.

4. Berikut ini penjabarannya

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Yudikatif yaitu lembaga yang bertujuan mengadili perkara hukum di Indonesia demi tegaknya hukum (MA, MK dan KY).

Baca juga - Soal Wawasan Nusantara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah peniliaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

Jika kalian menjawab “Ya”, maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat Mapel PKn kelas 10 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!