Materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Mapel PKn kelas 10 SMA/MA

Materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Mapel PKn kelas 10 SMA/MA - Hai adik adik yang baik apa kabar? semoga dalam keadaan sehat sehat saja, keli ini kakak ingin membagikan materi tentang mata pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan dengan judul yaitu Materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Semoga dengan adanya materi ini bisa membantu adik adik semangat!!

Materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Mapel PKn kelas 10 SMA/MA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 4 ini diharapkan kalian dapat menjelaskan hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

B. Uraian Materi

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan akibat dari penerapan asas desentralisasi. Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memberikan pengaruh dalam hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyeleggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan sistem dan prinsip NKRI, secara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan kepala daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Secara struktral kepala daerah kabupaten/kota tidak memiliki garis struktural dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat karena memiliki otonomi yang seluas-luasnya.

Baca juga - Soal Ketentuan UUD NKRI tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting karena program-program yang akan dilaksanakan keduanya memerlukan kerjasama yang mengakibatkan program tersebut terlaksana dengan baik. Dapat disimpulkan jika hubungan keduanya baik maka berjalan baik pula program yang dilaksanakan dan sebaliknya jika hubungan keduanya kurang baik maka program tersebut pun mengalami kegagalan.

Salah satu contoh program yang belum tercapai dalam pelaksanaanya yaitu program penanggulangan kemiskinan, sampai saat ini bukannya berkurang malah semakin bertambah jumlahnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, malas bekerja, beban hidup keluarga dan keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Jadi kemiskinan bisa disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Begitupun pemerintah daerah belum mampu mengatur daerahnya untuk meningkatkan potensi yang dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga kerjasama keduanya sangatlah penting.

Ada tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Fungsi berskala nasional sesuai dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat.
Fungsi pelayanan masyarakat yang disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat.
Fungsi pelayanan yang bersifat lokal, dikelola oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan melibatkan masyarakat yang khusus.

Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama. Dan kita juga sudah membahas yang menjadi urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta pemerintahan pilihan.

Baca juga - Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting dalam pelaksanaan kebijakan otonomi di Indonesia. Menurut Asep Nurjaman ada beberapa alternatif bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun, yaitu sebagai berikut;

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada pusat (hightly centralized).
Hubungan pemerintah pusat dan daerah dibangun dengan cara memberikan kewenangan yang besar kepada daerah (highly decentralized) dengan nama confederal system.
Hubungan pusat dan daerah berdasarkan “sharing” antara pusat dan daerah. Sistem ini disebut sistem federal (fedral system) yang banyak diadobsi oleh negara-negara besar dengan plurarisme etnik, seperti Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia.

C. Rangkuman

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Secara struktural, pemerintah pusat merupakan penyeleggara urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di daerah masing-masing bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Hubungan yang bersifat fungsional, menyangkut pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Urusan pemerintah yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, biasanya yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan-urusan tersebut mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, serta agama.
Urusan pemerintah daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pemerintahan pilihan.

D. Latihan Soal

Pelaksanaan otonomi daerah yang seharusnya membawa perubahan positif bagi daerah otonom tenyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana otonomi daerah tersebut terjadi. Dapatkah kalian memberikan contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah? Coba kalian cari sebuah artikel dalam berbagai media tentang penyelewengan otonomi tadi kemudian analisis mengapa penyelewengan itu terjadi!

Kunci Jawaban Latihan Soal Kegiatan Pembelajaran 4

Jawaban

- Salah satu contoh bentuk penyelewengan pelaksanaan otonomi daerah adalah korupsi. (Skor 25)

- Penyebabnya adalah sebagai berikut : (Skor 25)

a. otonomi daerah yang selama ini berjalan cenderung hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam membuat kebijakan, pengelolaan keuangan serta administrasi birokrasi dari pusat ke daerah. Sistem otonomi daerah yang selama ini berjalan luput menyertakan pembagian kekuasaan ke masyarakat. Konsekuensinya, peluang untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah hanya terbuka bagi para elite lokal. Hal inilah yang kemudian menyuburkan praktik kongkalikong antara pengusaha nakal dan penguasa korup.

b. otonomi daerah telah memutus struktur hirarkis pemerintahan, yang memungkinkan kepala daerah menjalankan kekuasaannya tanpa kontrol pemerintah pusat. Hubungan pusat dan daerah dalam sistem otonomi yang sekarang ini berjalan ialah hubungan yang bersifat normatif-fungsional. Situasi ini menyebabkan tidak adanya institusi formal yang mampu melakukan pengawasan secara efektif terhadap kinerja pemerintahan daerah.

c. gagalnya dewan legislatif daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kekuasaan. Bahkan, dalam banyak kasus korupsi di daerah, legislatif acapkali menjadi aktor yang terlibat di dalamnya. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil (civil society) yang diharapkan mampu menjadi agregator kritisisme pada kekuasaan juga belum sepenuhnya mapan terbentuk.

- Mendapatkan minmal 1 artikel atau berita tentang penyelewengan otonomi. (Skor 25) - Menganalisis penyebab penyelewengan berdasarkan artikel atau berita tersebut diatas. (Skor 25)

Baca juga - Soal Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintahan Pusat dan Daerah

E. Penilaian Diri

Setelah kalian mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini, isilah peniliaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang (√) pada tabel berikut.

Jika kalian menjawab “Ya”, maka kalian dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat mengisi evaluasi bab ini dan melanjutkan bab berikutnya dan sebaliknya bila kalian menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang (review).

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Mapel PKn kelas 10 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!

Hubungan Struktural dan Fungsional File ini dalam Bentuk .pdf File Size 74Kb

Download Soal

Diupload oleh www.bospedia.com

Baca juga yang sejenis

Pencarian yang paling banyak dicari

hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan otonomi daerah
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah pkn kelas 10
makalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah pdf
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah rangkuman
hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah ppt
contoh hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah
bagan hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah
pdf, 2018,2019,2020,2021,2022