Lengkap - Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru - Halo para calon ASN/CPNS yang baik, apa kabar? semoga dalam keadaan sehat selalu, kali ini saya admin bospedia ingin membagikan kepada calon ASN mengenaiSoal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan yang berjumlah sebanyak 60 soal yang mana sudah admin sediakan juga kunci jawaban. Semoga bermanfaat yah.

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru SELAMAT MENGUNDUH YAA..

Berikut bospedia memberikan Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas

2. Bacalah setiap soal dengan teliti.

3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Pilihlah jawaban yang tepat !

Pilihan ganda

1. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah...

A. Mahkamah Agung

B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan

C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana

E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

2. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah…

A. DPR

B. Mahkamah Konstitusi

C. Komisi Yudisial

D. Mahkamah Agung

E. Presiden

3. Undang-ungan nomor 31 tahun 1999 dalah tertang...

A. Tata Cara pelaksanaan peranserta masyarakat

B. Tata cara pemeriksaan kekayaan penyelengara negara

C. Penyelengara negara yang beresih dan berwibawa

D. Pemberantasan tindak pidana korupsi

E. Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas

4. Lembaga yang bersifat mandiri dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah....

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Agung

C. Pengadilan negeri

D. Mahkamah Konstitusi

E. Pengadilan militer

5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…

A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela

B. Mengucilkan para pelaku korupsi

C. Mengawasi para penegak hukum

D. Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku

E. Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

6. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah…

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Agung

C. Mahkamah Konstitusi

D. Hakim Agung

E. Kejaksaan Agung

7. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan.

Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka temasuk dalam hukum…

A. Perdata

B. Pidana

C. Dagang

D. Intergentil

E. tata Negara

8. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…

A. Sarana dan prasarana

B. Kesadaran hukum masyarakat

C. Perkembangan masyarakat

D. politik

E. kebijakan penguasa Negara

9. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…

A. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

B. Menguji UU terhadap UUD

C. Memutuskan pembubaran partai politik

D. Memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga negara

E. Mengadili pimpinan lembaga negara dan presiden atau wakil presiden

10. Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perdilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselengarakan dengan sewajarnya yaitu peradilan ...

A. Tata usaha negara

B. Negeri

C. Agama

D. Tinggi

E. Militer

11. Berdasarkan UUD1945 setelah amandemen lahirlah salah satu lembaga baru di lingkungan peradilan yaitu Mahkamah konstitusi yang berwenang untuk ....

A. Membentuk seluruh partai politik

B. menguji undang –undang terhadap UUD.

C. Mengangkat memberhentikan hakim

D. Memutus peradilan tingkat kasasi

E. Menguji secara material UUD 1945

12. Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan

Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah…

A. DPA

B. MPR

C. DPR

D. Mahkamah Agung

E. Mahkamah Konstitusi

13. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama dimuka hukum. Hal ini tercemin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang

Dasar 1945 pada pasal…

A. Pasal 28 ayat 1

B. Pasal 26 ayat 1

C. Pasal 27 ayat 2

D. pasal 27 ayat 1

E. pasal 29 ayat 2

14. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai

berikut....

A. Sengketa antar lembaga negara dan pemerintah

B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu

C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala daerah dan pemilihan legislative

D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai peserta pemilu

E. Pembubaran dan pembentukan partai politik peserta pemilu

15. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat terakhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang....

A. pelaksanaan hukum

B. pengaawasan

C. pengamanan

D. penberi nasehat

E. peradilan

16. Obyek pengadilan tata usaha negara meliputi bidang ....

A. Sosial, ekonomi dan function publik

B. Hankam, politik dan sosial

C. Sosial, politik dan ekonomi

D. Politik, hankam dan HAM

E. Ekonomi, politik dan budaya

17. Berdasarkan makna isi undang-undang no.4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan ....

A. Mahkamah konstitusi

B. Agama

C. Umum

D. Militer

E. Tata usaha Negara

18. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terdapat dalam sistem hukum adalah

....

A. Penguasa negara

B. Undang-undang

C. Budaya

D. Kesadaran Masyarakat

E. Politik

19. Hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang daya pengunaanya pada saat tertentu diindahkan oleh sustu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukannya, pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh....

A. Prof, Dr.Notonegoro, SH

B. Prof Mr, E.M. Meyer

C. S.M.Amin, SH

D. Leon Duguit

E. Utrech

20. Ius constitutum adalah hukum yang ...

A. Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu

B. berlaku umum dalam suatu negara

C. Memuat perintah dan larangan

D. Hanya berlaku bagi orang tertentu

E. Mengatur cara melaksanakan aturan

21. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu disebut hukum....

A. Formal

B. Objektif

C. Positif

D. Subjektif

E. Materil

22. Pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam UUD 1945 bagian...

A. alinea 4 pembukaan

B. pembukaan

C. aturan tambahan

D. batang tubuh

E. aturan peralihan

23. Hukum yang memuat peraturan dan mengatur bagaimana cara meolakukan dan mempertahankan hukum material adalah hukum....

A. Formal

B. Lokal

C. Objektif

D. Subjektif

E. Material

24. Aparatur negara yang merupakan pendekar hukum adalah

A. Hakim, Polisi dan KPK

B. KPK, Hakim dan Jaksa

C. KPK, Jaksa dan Pengacara

D. Polisi, Hakim dan Jaksa

E. KPK, Polisi dan Jaksa

25. Penggolongan hukum menurut sumbernya antara lain adalah...

A. Publik dan Privat

B. Traktat dan Yurisprudensi

C. Lokal dan internasional

D. Tertulis dan tidak tertulis

E. Objektif dan subjektif

26. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang bersetatus sebagai angota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan ....

A. tinggi

B. umum

C. militer

D. agama

E. negeri

27. Pendapat para ahli/ sarjana hukum terkemuka dinamakan ...

A. yurisprudensi

B. doktrin

C. kebiasaan

D. traktat

E. justifikasi

28. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan pasal 2 UU nomor 2 tahun 1986 adalah peradilan....

A. mahkamah militer

B. militer

C. tata usaha negara

D. agama

E. umum

29. Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur msyarakat dalam mencari keadilan, oleh karena itu hum bersifat....

A. universal

B. sementaraC. fleksibel

D. mendesak

E. mengikat

30. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

1) tidak melaporkan bila dilingkungannya terdapat orang yang melakukan korupsi

2) berani memberikan uang kepada aparat

3) menghindari sikap dan perilaku KKN

4) berani mengatakan kebenaran

5) melaporkan bila mendapati praktek uang

Pernyataan yang termasuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah...

A. 2-3-5

B. 1-2-3

C. 3-4-5

D. 2-3-4

E. 1-3-4

31. Salah satu peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu ...

A. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislative

B. peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral dan sosial yang berlaku

C. Peran aktif masyarakat dan wakil rakyat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberbagai bidang

D. peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislative

E. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya dibidanng hukum memberantas korupsi di segala bidanng

32. Lembaga yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelangaran oleh presiden dan wakil Presiden berdasarkan UUD 1945 adalah ...

A. Komisi Yudisial

B. Mahkamah Agung

C. Pengadilan tinggi

D. Mahkamah Konstitusi

E. Mahkamah militer

33. Bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah hak....

A. membentuk organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial

B. mengawasi adanya dugaan pejabat yang telah melakukan korupsi

C. untuk memdapatkan kesempatan pelayanan organisasi maasyarakat

D. mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi

E. untuk mengawasi jalannya pemerintahan dari tingkat daerah sampai pusat

34. Contoh organisasi kemasyarakatan adalah ...

A. Bank Perkreditan Rakyat

B. Universitas Gajah Mada

C. Lembaga penelitian

D. Karang Taruna

E. Gerakan Indonesia Raya

35. Strategi untuk memberantas korupsi yang mengedepankan kontrol kepada 2 unsur dan paling berperan didalam tindak korupsi. Ini pendapat dari....

A. S.M.Amin SH

B. Jeremy Pope

C. Prof.Mr.E.M.Mayers

D. Utrech

E. Leon Duguit

36. Salah satu jenis hukum politik adalah hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur…

A. Cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan Negara

B. Akibat-akibat hubungan antarkeluarga tentang harta benda seseorang yang meninggal

C. Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan cara bagaimana pelaksanaannya oleh alatalat perlengkapan Negara

D. Keharusan, larangan, dan pelanggaran terhadap peraturan mengakibatkan dikenakan hukuman yang tegas

E. Hak negara atau alat perlengkapan negara untuk menjatuhkan hukuman secara objektif

37. Dibawah ini yang tidak termasuk organisasi non partai yang ikut berpengaruh dalam pemberantasan korupsi adalah... A. golongan karya

B. lembaga swadaya masyarakat

C. lembaga riset

D. perguruan tinggi

E. organisasi kemasyarakatan

38. Salah satu pemain peran strategis dalam mengkomunikasikan dukungan dan tungtutan publik terhadap pemerintah adalah....

A. lembaga peradilan

B. partai politik

C. media masa

D. lembaga negara

E. perguruan tinggi

39. Bentuk yang paling efektif dalam mengembangkan spiritualitas anti korupsi adalah melalui pendekatan ...

A. persaudaraan

B. hukuman

C. keagamaan

D. kekeluargaan

E. organisasi

40. Waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum menurut UU no 31 tahun 1999 selama....

A. 30 hari

B. 10 hari

C. 20 hari

D. 15 hari

E. 25 hari

41. Media masa memberitakan pelaku korupsi kepada pelaku sehingga pelaku memperoleh sanksi sosial dari pemberitaan tersebut. Hal tersebut adalah salah satu peran media masa dalam...

A. memberikan pengawasan khusus dalam bidang politik kepada para pejabat

B. memberikan kontrol terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam arti luas

C. memperkuat masyarakat dan memciptakan lembaga pemerintah yang kuat

D. merumuskan agenda publik yang selalu menjadi perhatian para politisi

E. memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat pada umumnya

42. Pernyataan yang tidak termasuk dalam faktor sistem hukum yang mempengaruhi penegaan hukum di Indonesia adalah….

A. Asas-asas konsistensi

B. Kesadaran Hukum

C. Kebudayaan

D. Perkembangan masyarakat

E. Politik /penguasa

43. Contoh tindak pidana pelangaran adalah

A. Melangar susila

B. Makar

C. Menodai bendera

D. Menghina Presiden

E. Mabok

44. Contoh tidak kejahatan makar diatur dalam KUHP pasal...

A. 110

B. 106

C. 108

D. 107

E. 109

45. Pasal 154 KUHP mengatur tentang ...

A. Mengetahui kejahatan tetapi tidak melaporkannya.

B. melakukan penghinaan pada Presiden dan Wakil presiden

C. Menodai atau merobek bendera resmi negara RI

D. menyatakan kebencian dan permusuhan pada presiden

E. Menyatakan kebencian terhadap suatu golongan

46. Perubahan atas UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan dan tidak pidana korupsi diperbaharui dengan UU No ....

A. 67 tahun 1999

B. 20 tahun 2001

C. 28 tahun 1999

D. 30 tahun 2002

E. 65 tahun 1999

47. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Yang disampaikan pada acara pencanangan gerakan nasional pemberantasan korupsi sedunia tahun 2005 di istana negara tanggal ...

A. 10 Desember 2004

B. 6 Desember 2004

C. 8 Desember 2004

D. 7 Desember 2004

E. 9 Desember 2004

48. Yang tidak ternasuk ciri – ciri tindakan korupsi yaitu ...

A. tindakan yang dapat memperkaya diri sendiri

B. penyalah gunaan wewenang oleh pejabat

C. tindakan yang menguntungkan para pejabat

D. perbuatan yang dapat merugikan negara

E. tindakan yang merugikan kepentingan umum

49. Menurut survey “the transparency Internasional” tentang negara terkorup di 99 negara di

dunia, Indonesia menduduki peringkat ...

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

50. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Sebagai seorang siswa yang memiliki kesadaran hukum sebaiknya…

A. Mentaati dan melaksanakan peraturan sekolah untuk kepentingan bersama

B. Menataati peraturan yang berlaku

C. Tunduk terhadap peraturan sekolah yang dianggap baik

D. Peraturan sekolah hanya boleh ditaati di sekolah

E. Peraturan-peraturan sekolah diselaraskan dengan kepentingan bersama

51. Hukum yang mengatur kepentingan individu dengan masyarakat, individu dengan negara, dan individu dengan individu lainnya serta menitikberatkan kepada kepentingan

umum adalah hukum…

A. Nasional

B. Perdata

C. Pidana

D. privat

E. public

52. Menurut J.G Starke sumber-sumber hukum internasional menjadikan bahan-bahan aktual yang digunakan para ahli untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu. Berikut ini bukan termasuk sumber-sumber hukum internasional adalah…

A. Keputusan pengadilan

B. Traktat

C. Negosiasi

D. kebiasaan internasional

E. ketetapan lembaga internasional

53. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk...

A. Lembaga Swadaya Masyarakat

B. Mahkamah Konstitusi

C. Lembaga Peradilan

D. Peradilan Umum

E. Peradilan Agama

54. Perhatikan kasus berikut ini.

1) Mendirikan bangunan tanpa izin

2) Penipuan terhadap calon pegawai

3) Transaksi obat terlarang

4) Mencuri barang

5) Tidak membayar kontrakan

Dari kasus di atas yang termasuk contoh pelanggaran hukum pidana di masyarakat adalah

nomor…

A. 2, 4, dan 5

B. 1, 3, dan 5

C. 1, 2, dan 3

D. 2, 3, dan 4

E. 3, 4, dan 5

55. Menurut asas negara hukum, semua warga negara yang melawan hukum harus berhadapan dengan hukum itu sendiri, sebab semua warga negara …

A. mempunyai hak dan kewajiban

B. wajib taat dan patuh terhadap hukum

C. bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan

D. wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

E. mendapat perlindungan hukum

56. Jika seorang anggota TNI yang sudah divonis oleh pengadilan militer, namun keberatan dengan hasil vonis tersebut, maka dapat mengajukan banding kepada pengadilan…

A. Militer tinggi

B. Militer pusat

C. Militer kasasi

D. militer utama

E. militer banding

57. Tata urutan perundang-undangan yang menempati urutan pertama adalah…

A. Undang-Undang

B. Ketetapan MPR

C. UUD 1945

D. peraturan pemerintah

E. peraturan pemerintah pengganti UU

58. Berdasarkan cara memberlakukannya hukum dibedakan menjadi…

A. Hukum material dan hukum formal

B. Hukum tertulis dan tidak tertulis

C. ius constituendum, Ius constitutum, dan hukum antarwaktu

D. Hukum lokal, nasional, dan internasional

E. Hukum publik dan hukum privat

59. Fungsi pengadilan negeri adalah …

A. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana dari semua golongan penduduk

B. Memeriksa dan memutuskan perkara perdata dan pidana di tingkat pertama

C. Mengadili setiap perkara pidana maupun perdata di tingkat banding

D. Melakukan penangkapan terhadap seseorang yang memang telah terbukti berbuat

salah

E. Memeriksa tingkat kasasi setelah perkaranya menggunakan uaya hukum banding

60. Berikut ini yang bukan merupakan salah satu contoh cara meningkatkan kesadaran hukum warga negara adalah …

A. Polisi menggunakan jalur busway

B. Membayar pajak tepat pada waktunya

C. Membuang sampah pada tempatnya

D. Mentaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya

E. Menyebrang jalan pada zebra cross

Kunci Jawaban

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kehakiman dan Peradilan Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!