Lengkap - 45+ Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru - Halo para calon ASN/CPNS yang baik, apa kabar? semoga dalam keadaan sehat selalu, kali ini saya admin bospedia ingin membagikan kepada calon ASN mengenai soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru yang berjumlah sebanyak 45 soal yang mana sudah admin sediakan juga kunci jawaban. Semoga bermanfaat yah.

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru SELAMAT MENGUNDUH YAA..

Berikut bospedia memberikan Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas

2. Bacalah setiap soal dengan teliti.

3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Pilihlah jawaban yang tepat !

Pilihan ganda

1. DPRD provinsi berada di ibu kota ....

a. provinsi

b. negara

c. kabupaten

d. kecamatan

Jawaban: A

2. Pemilu memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem ...

a. distrik berwakil banyak

b. proporsional

c. distrik tidak berwakil

d. proporsional terbuka

Jawaban: D

3. Perda disusun oleh ...

a. Dinas daerah dan Sekda

b. Kepala daerah dan DPRD

c. BPD dan kepala daerah

d. DPRD dan Sekda

Jawaban: B

4. Sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem....

a. demokrasi

b. otoriter

c. parlementer

d. presidensil

Jawaban: D

5. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut ...

a. eksekutif

b. legislatif

c. МА

d. KPU

Jawaban: A

6. Lembaga penyelenggara pemilu adalah ...

a. Presiden

b. BPK

c. KPU

d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: C

7. Pemilihan kepala daerah berdasarkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan secara ...

a. langsung

b. tidak langsung

c. aklamasi

d. formatur

Jawaban: A

8. Anggota DPD dipilih langsung oleh

a. Presiden

b. rakyat

c. MPR

d. DPR

Jawaban: B

9. Partai pemenang dalam pemilu 2009 adalah ...

a. PPP

b. Golkar

c. PDI

d. Partai Demokrat

Jawaban: D

10. Jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak....

a. 540

b. 580

c. 750

d. 560

Jawaban: A

11. Undang-undang untuk melaksanakan pemilu 2009 adalah ...

a. UU Nomor 23 Tahun 2003

b. UU Nomor 12 Tahun 2003

c. UU Nomor 10 Tahun 2008

d. UU Nomor 27 Tahun 2007

Jawaban: C

12. Jumlah kursi DPRD kabupaten atau kotaditetapkan paling sedikit ...

a. 20

b. 30

c. 40

d. 50

Jawaban: A

13. Daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten atau kota adalah ...

a. kecamatan

b. kelurahan

c. kabupaten

d. provinsi

Jawaban: C

14. Berikut yang bukan asas pemilu sebelum pemilu tahun 2009 adalah ...

a. langsung

b. umum

c. demokratis

d. adil

Jawaban: C

15. Pemilu di selenggarakan untuk memilih, kecuali ...

a. DPR

b. DPRD

c. DPD

d. Camat

Jawaban: D

16. Mengawasi jalannya pemerintahan adalah tugas ...

a. DPR

b. DPD

c. Mahkamah Agung

d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A

17. Sikap politik luar negeri bebas aktif merupakan perwujudan tujuan negara Indonesia yang ...

a. melindungi segenap tumpah darah Indonesia

b. memajukan segenap tumpah darah Indonesia

c. mencerdaskan kehidupan bangsa

d. melaksanakan ketertiban dunia

Jawaban: D

18. Tempat pemungutan suara dalam pemilu disebut ...

a. KPPS

b. KPK

c. TPS

d. KPP

Jawaban: C

19. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR, jika tidak mendapat persetujuan DPR maka peraturan tersebut harus ...

a. disahkan oleh lembaga lain

b. direvisi dan diberlakukan

c. dicabut dan diganti

d. tetap dijalankan

Jawaban: C

20. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diatur dalam ...

a. Pasal 10 UUD 1945

b. Pasal 11 UUD 1945

c. Pasal 23 UUD 1945

d. Pasal 12 UUD 1945

Jawaban: C

21. Lembaga yang bertugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara adalah ...

a. DPR

b. DPA

c. BPK

d. MA

Jawaban: C

22. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah ...

a. DPR

b. BPK

c. DPD

d. MA

Jawaban: D

23. DPR bersidang paling sedikit ...

a. sekali setahun

b. dua kali setahun

c. tiga kali setahun

d. lima kali setahun

Jawaban: D

24. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh ...

a. Presiden

b. MPR

c. DPR

d. MA

Jawaban: A

25. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dibantu oleh ....

a. para menteri

b. gubernur

c. DPR

d. MPR

Jawaban: A

26. Lembaga legislatif Indonesia adalah ...

a. MA

b. KPK

c. DPR

d. MK

Jawaban: C

27. Lembaga perwakilan rakyat yang memliki tugas menetapkan UUD adalah ...

a. MPR

b. DPR

c. MA

d. MK

Jawaban: B

28. Masa jabatan anggota DPD adalah ...

a. satu tahun

b. dua tahun

c. tiga tahun

d. lima tahun

Jawaban: D

29. Lembaga negara yang menyusun undang-undang adalah ...

a. BPK

b. DPR

c. yudikatif

d. prerogative

Jawaban: B

30. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah ...

a. pengadilan umum

b. pengadilan negeri

c. pengadilan tinggi

d. Mahkamah Agung

Jawaban: C

31. Ketua MPR sekarang dijabat oleh MPR ...

a. Marzuki Ali

b. Taufik Kiemas

c. Taufik kurniawan

d. Pramono Anung

Jawaban: A

32. Hak DPR untuk meminta keterangan 2. kepada pemerintah dinamakan hak

a. budget

b. petisi

c. interpelasi

d. inisiatif

Jawaban: C

33. Lembaga perwakilan yang ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah adalah ..

a. MPR

b. DPD

c. Komisi Yudisial

d. Mahkamah Konstitusi

Jawaban: A

34. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat ...

a. praperadilan

b. pertama

c. banding

d. kasasi

Jawaban: D

35. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mengusulkan hakim agung adalah ...

a. Mahkamah Agung

b. Komisi Pemilihan Umum

c. Mahkamah Konstitusi

d. Komisi Yudisial

Jawaban: D

36. Lembaga yang melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan APBN adalah ...

a. MK

b. MA

c. KY

c. BPK

Jawaban: D

37. Lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah ...

a. MPR

b. DPD

c. Presiden

d. DPR

Jawaban: D

38. Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amendemen, kecuali ....

a. MPR

b. DPD

c. presiden

d. DPA

Jawaban: D

39. Perangkat daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah adalah ...

a. Satpol PP

b. Satpam

c. Polri

d. TNI

Jawaban: A

40. Hubungan kerja sama antara presiden dan DPR di bidang legislatif adalah ...

a. pembuatan UU

b. menyatakan perang

c. memberikan grasi

d. memberikan amnesty

Jawaban: A

Soal Uraian:

1. Jelaskan pengertian pemerintah daerah dalam arti luas dan arti sempit! Pembahasan:

Pemerintah dalam arti luas adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah.

2. Sebutkan salah satu bunyi pasal dalam UUD 1945 yang mengandung pengertian penyelenggaraan pemerintahan daerah (satu ayat saja)!

Pembahasan:

Pasal 18 ayat (2) : “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (5) : “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

3. Sebutkan minimal 5 (lima) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib pemerintahan daerah!

Pembahasan:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan

b. perencanaan,pemanfaatan,dan pengawsan tata ruang

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

d. penyediaan sarana dan prasarana umum

e. penanganan bidang kesehatan

4. Apa yang Anda ketahui tentang kewenangan pilihan pemerintahan daerah?

Pembahasan:

Adapun kewenangan pemerintahan daerah diantaranya: a. menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wkil pemerintahan

c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

5. Jelaskan tugas dan wewenang seorang kepala daerah! Tugas dan wewenang seorang kepala daerah meliputi:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Mengajukan rancangan perda.

c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

d. Menyusun dan menetapkan rancangan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.

e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah

f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan serta dapan menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Pemerintah Provinsi Terbaru ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!